Foto : Sambutan Wakil Bupati Boyolali, Wahyu Irawan acara Apel Siaga Tim Pendamping Keluarga (TPK) Bergerak di seluruh Kabupaten/Kota oleh BKKBN Pusat dan Sosialisasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Boyolali di Aula Badan Perencanaa, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Boyolali. Kamis (12/5/2022)

BOYOLALI – Kasus stunting di Kabupaten Boyolali masih menjadi perhatian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali. Percepatan penurunan angka stunting ke depan menjadi tantangan tersendiri karena beberapa tahun terakhir, Kabupaten Boyolali mengalami penurunan angka kasus stunting.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Bupati (Wabup) Boyolali, Wahyu Irawan saat acara Apel Siaga Tim Pendamping Keluarga (TPK) Bergerak di seluruh Kabupaten/Kota oleh BKKBN Pusat dan Sosialisasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Boyolali. Acara ini digelar pada Kamis (12/5/2022) di Aula Badan Perencanaa, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Boyolali.

“Capaian yang sudah baik selama tujuh tahun terakhir yang telah berhasil menurunkan prevalensi stunting secara nasional dari 37,2 persen pada tahun 2013 menjadi 27,7 persen pada tahun 2019 harus terus dipertahankan untuk mencapai target 14% pada akhir tahun 2024,” ungkap Wabup yang kerap disapa Iwan ini.

Berdasarkan input pengukuran dan penimbangan di elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) pada 2020 angka stunting di Kabupaten Boyolali mencapai 9,02 persen atau sekitar 5.000 balita. Kemudian pada tahun 2021 dari 50.403 balita yang diukur ada penurunan di angka 8,9 persen atau sebanyak 4.172 balita. sedangkan dibulan Februari tahun 2022 Balita ditimbang dan diukur 59.163, jumlah balita stunting 4.759. Prosentase Stunting 8,04 persen dan pada tahun 2022 target bisa turun tiga persen. Angka tersebut perlu mendapat perhatian khusus karena jumlah yang tidak sedikit dan akan mempengaruhi kualitas generasi penerus di masa depan.

Untuk menurunkan angka stunting, Wabup Iwan menekankan pada upaya konvergensi. Yakni upaya pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi dan Bersama sama untuk mencegah kasus stunting.

“Untuk mewujudkan (konvergensi) yang diperlukan upaya keras dari kita semua. Setiap lembaga yang terlibat diminta untuk menghilangkan ego sektoral karena konvergensi membutuhkan kerja kolaborasi antara berbagai pihak,” ungkap Wabup Iwan.

Sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mempercepat penurunan angka stunting, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2021. Dalam Perpres tersebut, terdapat lima pilar utama yang sangat penting dalam penurunan stunting. Kelima pilar tersebut yakni komitmen politik dan kepemimpinan nasional dan daerah nasional, kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku, konvergensi program pusat daerah dan masyarakat, ketahanan pangan dan gizi, serta monitoring dan evaluasi. Berdasarkan kelima pilar tersebut, maka disusun Rencana Aksi Nasional untuk mendorong dan menguatkan konvergensi antar program.

“Agar Rencana Aksi Nasional tersebut segera disusun dengan mengacu pada lima pilar utama tersebut di atas. Rencana Aksi Nasional juga harus dapat mendorong dan menguatkan konvergensi antar program yang selama ini sudah berjalan dan dilaksanakan oleh berbagai Kementerian atau Lembaga,” pungkas Wabup Iwan. (Tim Liputan Diskominfo Kabupaten Boyolali)