BOYOLALI- Pemkab Boyolali bergerak cepat untuk merespon keputusan pemerintah memberikan bantuan kepada usaha kecil dan menengah (UKM).Bantuan dimaksudkan untuk meringankan beban UKM akibat dampak pandemi Covid-19.

Hingga kini, tercatat sebanyak 20.000 pelaku UKM di Kabupaten Boyolali telah diusulkan supaya mendapat bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) dari Kementerian Koperasi. Jumlah itu masih terus bertambah, seiring adanya tambahan usulan bantuan dari Pemerintah Desa. Kepala Dinas Koperasi dan tenaga kerja (Dinkopnaker) Kabupaten Boyolali, M Syawaludin menjelaskan, pengusulan bantuan BPUM ini masih terbuka hingga 31 Agustus nanti. Namun demikian, kesempatan untuk mendapatkan modal dari pemerintah masih terbuka.

“Tercatat ada 16.000 pelaku UKM mendaftar melalui offline,” katanya.

Sedangkan sampai tanggal 18 Agustus lalu sudah ada 4.000 pelaku UKM yang mendaftarkan diri secara online. Pihaknya juga meminta para Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Boyolali agar mengusulkan para pelaku UKM yang di wilayahnya supaya mendapat program bantuan ini.

“Supaya masyarakat kecil dapat terbantu dengan program bantuan dari uang negara ini. Jadi, tolong teman-teman kepala desa benar-benar mengusulkan rakyatnya yang memiliki usaha.”

Apalagi kuota program bantuan ini sangat banyak, yakni mencapai 12 juta pelaku UKM. Nantinya, tiap pelaku UKM akan mendapat suntikan modal sebesar Rp 2,4 juta. Bantuan diberikan langsung kepada pelaku UKM melalui transfer bank dari Kementerian Koperasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Ditambahkan, selain Dinkopnaker, ada sejumlah lembaga juga diminta untuk mengusulkan bantuan BPUM ini. Antara lain, dari Kementerian, BUMN, termasuk dari sektor perbankan dan koperasi yang berbadan hukum.

Seperti yang dilakukan BRI Cabang Boyolali yang telah melaunching 2001 pelaku usaha di Boyolali yang bakal menerima bantuan BPUM ini. “Namun, kapan cairnya bantuan kapan, saya kurang paham. Yang jelas 2.001 pelaku usaha ini sudah lolos untuk mendapatkan bantuan.” tegasnya. (JokM-PortalBoyolali)