Foto : Ketua DPRD Boyolali, Marsono saat memberikan sambutan dalam Musrenbang RKPD Tahun 2023. Selasa(29/3/2022)

BOYOLALI – Musrenbang RKPD Kabupaten Boyolali 2023 merupakan salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen RKPD tersebut merupakan penjabaran kebijakan dari RPJM Daerah dengan mengacu pada RKP Nasional dan RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2023.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati (Wabup) Boyolali, Wahyu Irawan saat membuka acara Musrenbang Penyusunan RKPD Kabupaten Boyolali 2023 di Aula Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Boyolali pada Selasa (29/3/2022).

“Memperhatikan tujuan sasaran dan arah kebijakan pembangunan tahun 2023 untuk mencapai visi misi kabupaten Boyolali 2021-2026. Adapun arah kebijakan Kabupaten Boyolali tahun 2023 adalah Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh, Ikonik, Mandiri, Produktif, Berdaya Saing dan Berkelanjutan,” ungkap Wabup yang kerap disapa Iwan ini.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali, Marsono berharap melalui agenda Musrenbang Kabupaten Boyolali ini dapat mempergunakan kesempatan untuk mengkomunikasikan perencanaan sehingga dalam pengaplikasiannya betul betul menyentuh masalah dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Boyolali.

“Serta dapat mencapai apa yang menjadi visi dan misi kabupaten boyolali untuk lima tahun ke depan. Yang pada akhirnya dapat membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Boyolali,” kata Marsono.

Terdapat delapan prioritas Kabupaten Boyolali tahun 2023 yang diarahkan untuk mendukung berbagai sektor. Antara lain, peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan pusat pertumbuhan dan antar kecamatan, peningkatan kenyamanan transportasi melalui penguatan kualitas layanan perhubungan, dan promosi Boyolali Kaya Rasa. Selain itu, ada pula revitalisasi infrastruktur perdagangan, penataan wilayah, pembangunan RTLH, penguatan literasi masyarakat, serta pembangunan infrastruktur ikonik berupa taman hiburan rakyat, sarana simulasi ibadah haji, prototype pembangunan kantor desa dengan logo Boyolali, pembangunan ruang terbuka hijau dengan berbagai fasilitas bagi warga.

Sebagai tambahan informasi, luasan kumuh di Kabupaten Boyolali seluas 73,11 hektar. Sedangkan di tahun 2021 target RPJMD 2016- 2021 penanganan kumuh seluas 2,75 hektar dan luasan kumuh yang telah ditangani sampai tahun 2021 seluas 58,29 hektar. Sehingga kondisi kawasan kumuh di Kabupaten Boyolali pada tahun 2020 dan 2021 kini tinggal 87,85 hektar atau 0,0087 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Boyolali yaitu 101.510 hektar. (Tim Liputan Diskominfo Kabupaten Boyolali)