BOYOLALI - Program penghapusan kemiskinan ekstrim yang telah diinstruksikan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2020 lalu kini masih terus dijalankan di seluruh wilayah Indonesia. Staf Khusus Presiden Arif Budimanta berkunjung ke Kabupaten Boyolali untuk meninjau sejauh mana pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang sudah berjalan di Kota Susu ini. Kunjungan tersebut diterima oleh Bupati Boyolali M. Said Hidayat, Wakil Bupati Boyolali Wahyu Irawan, dan segenap jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali di Ruang Merbabu Kantor Bupati Boyolali, Jumat (27/5/2022).

 

Bupati Said menjelaskan dalam sambutannya, akibat terdampak pandemi Kabupaten Boyolali memang mengalami peningkatan angka kemiskinan, namun langkah cepat yang dilakukan oleh Pemkab Boyolali adalah pembenahan data melalui Monitoring Center for Development (MCD). Jika menurut Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Boyolali mencapai 10,62 persen, pendataan MCD mencatat hanya sekitar 10,35 persen yang termasuk dalam angka kemiskinan.

 

"Artinya arah pembenahan data ini dapat kita tunjukkan bahwa tujuan dengan pembenahan data mampu kita lakukan." katanya.

 

Ditonjolkan oleh Bupati Said, program MCD Boyolali mampu lebih akurat memberikan data guna mengidentifikasi kemiskinan dikalangan masyarakat. Seperti data Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengalami peningkatan pada masa pandemi Covid-19, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), hingga pendataan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang termasuk dalam masyarakat miskin.

 

"Inilah satu harapan kita, ketika data jelas maka ketepatan sasaran akan menjadi jelas, dari sisi penganggaran juga pemerintah daerah juga mampu menghitung berapa kemampuan kita." terangnya.

 

Sementara itu, Arif Budimanta menyampaikan bahwa ada tiga program dalam penghapusan kemiskinan ekstrim untuk menuju nol persen kemiskinan ditahun 2024, yakni perlindungan sosial dalam rangka untuk mengurangi beban pengeluaran, kemudian meningkatkan penerimaan melalui program-program pemberdayaan ekonomi dan yang terakhir menghapus kantong-kantong kemiskinan seperti perbaikan sarana lingkungan permukiman dan bantuan rumah tidak layak huni.

 

"Kami melihat pemerintah daerah juga punya komitmen yang sama dengan pemerintah pusat untuk menghapus kemiskinan ekstrim ini menjadi nol ditahun 2024, saya rasa sinergi ini harus dibangun terus-menerus antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa, Insyaallah ini bisa berjalan dengan baik." ungkapnya. (Tim Liputan Diskominfo Kabupaten Boyolali).