Berita kami

Ujian SMP Luring Lebih Dapat Dipertanggungjawabkan

09 April 2021 Pemerintahan

BOYOLALI - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Boyolali menargetkan ujian tingkat SMP dapat dilakukan secara tatap muka atau  di luar jaringan (luring). Luring dinilai lebih bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan dibandingkan dalam jaringan (daring).

“Harapan saya ketika ujian nanti semua dalam kondisi luring, karena untuk rehabilitasinya, untuk obyektivitasnya, untuk integritasnya itu luring lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada daring,” kata Kepala Disdikbud Boyolali, Darmanto, ditemui di kantor Setda Boyolali, Kamis (8/4/2021). 

Berdasar kalender pendidikan, ujian tingkat SMP akan berlangsung pada tanggal 19 hingga 24 April 2021 mendatang. Namun, sekolah yang bisa menggelar pembelajaran tatap muka atas dasar kebijakan Bupati Boyolali bahwa para gurunya harus mendapatkan vaksin Corona terlebih dahulu. 

“Jadi dalam rangka percepatan PTM (Pembelajaran Tatap Muka), maka nggak ada pilihan lain harus percepatan vaksinasi. Sehingga mungkin skemanya menjadi berbeda dengan kabupaten/kota lain. Pak Bupati menggariskan, setelah guru SD ini, kemudian guru SMP untuk dipercepat proses mendapatkan vaksinasi,” imbuhnya. 

Disinggung mengenai percepatan vaksinasi Covid-19 bagi pada pengajar tingkat SMP, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Boyolali. 

“Hari ini atau besok itu akan datang di Boyolali 6.000 dosis vaksin. Kalau itu separohnya diberikan kepada kami (untuk vaksinasi guru) itu kan sudah cukup, karena guru SMP negeri dan swasta (di Boyolali) itu sekitar 2.500,” jelas Darmanto. 

Namun masih menurutseandainya vaksinasi bagi para guru SMP belum tercapai maka ada kemungkinan jadwal pelaksanaan ujian akan diubah. Hal ini memungkinkan karena ujian merupakan kewenangan guru, sedangkan Disdikbud sebagai kendali mutu. 

“Kalau vaksinnya belum tercapai, ya ada kemungkinan jadwalnya itu yang harus saya rubah. Jadi dalam rangka menindaklanjuti atas merdeka belajar, ujian itu kan kewenangan guru, evaluasi itu kewenangan guru. Nah kami Dikbud itu kendali mutunya. Nah kami berpikir bahwa luring lebih bermutu daripada daring. Sementara Pak Bupati mengizinkan (pembelajaran tatap muka) syaratnya (guru) harus vaksin, sehingga antara saya dan Dinas Kesehatan harus terkoordinasi dengan baik dalam rangka mengamankan kebijakan Bupati itu,” ucapnya. 

Sebagai informasi sampai saat ini guru SMP yang sudah mendapatkan vaksinasi baru tiga sekolah yaitu SMPN 1 Boyolali, SMPN 2 Boyolali dan SMPN 1 Gladagsari. Sementara masih terdapat 94 SMP negeri dan swasta yang para pendidiknya belum menerima vaksinasi.

BAGIKAN ARTIKEL INI