Foto : Pengadaan empat Bed Electrical Digital Scale dari dana DBHCHT 2024.

BOYOLALI – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan Arang Boyolali mendapatkan alokasi anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada Tahun 2024. Anggaran tersebut dimanfaatkan oleh rumah sakit tipe B di Kabupaten Boyolali ini untuk membeli sejumlah alat kesehatan.

Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali, Henky Oktafiandi mengungkapkan bahwa dana tersebut digunakan untuk membeli alat kesehatan yang sangat berguna untuk menunjang fasilitas rumah sakit. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215 Tahun 2021 terkait pemanfaatan DBHCHT.

“Kita mendapatkan bantuan DBHCHT digunakan untuk membeli alat kesehatan yang memang menurut kami sangat berguna untuk menunjang fasilitas di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang untuk bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya saat ditemui di kantornya pada Kamis (12/12/2024).

Dilanjutkan olehnya, RSUD Pandan Arang Boyolali mendapatkan DBHCHT pada tahun 2024 sebesar Rp 500 juta serta sudah terealisasikan 100 persen pada Agustus 2024 yang lalu.

“Dana DBHCHT kami gunakan untuk membeli Bed Electrical Digital Scale sebanyak 4 unit yang digunakan di ruangan ICVCU, karena meningkatnya kasus rujukan jantung yang membutuhkan ruang intensif untuk penanganannya,” terangnya.

Sementara itu, pada Tahun 2025 RSUD Pandan Arang Boyolali mendapatkan anggaran sekitar Rp 1,850 Miliar yang diusulkan untuk pembelian alat kesehatan C-Arm.

“Hal ini dikarenakan RSUD Pandan Arang hanya mempunyai 1 unit C-Arm sedangkan dengan semakin bertambahnya dokter spesialis dan subspesialis membutuhkan alat C-Arm untuk tindakan operasi. Di bidang kesehatan terutama alat alat kedokteran itu semakin canggih untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya.

Dia berharap, DBHCHT yang merupakan dana dari cukai tembakau, dapat dimanfaatkan untuk bidang kesehatan utamanya yang terkait dengan efek dari rokok, seperti contohnya penyakit jantung. (Tim Liputan Pemerintah Kabupaten Boyolali)