Foto : Wakil Bupati Boyolali, Wahyu Irawan pimpin rakor TPPS. Senin (18/12/2023)

BOYOLALI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali terus berusaha menurunkan angka stunting di wilayahnya. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Boyolali menggelar rapat koordinasi (Rakor) di aula Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Boyolali pada Senin (18/12/2023) yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Boyolali Wahyu Irawan, dan diikuti oleh seluruh kepala OPD dan para pemangku kepentingan terkait.

Dalam sambutannya, Wabup yang akrab disapa Iwan ini menyampaikan, penanganan kasus stunting memerlukan surveilan data rutin pengukuran antropometri sebagai basis data untuk tindaklanjut penanganan kasus. Selain untuk membantu menyeleksi kasus stunting, data tersebut juga diperlukan untuk jalur konsultasi dan koordinasi antar unsur pengambilan kebijakan, pelaksana program dan kegiatan bersama para pakar atau dokter spesialis.

“Dalam pengumpulan satu data antropometri tersebut diperlukan kerjasama lintas program dan lintas sektor sebagai data dasar penguatan deteksi dini dan intervensi yang tepat, secara berkesinambungan dari unsur Camat, Desa, Puskesmas, Posyandu beserta kader – kader pendamping keluarga” ujarnya.

Permasalahan stunting disebabkan oleh berbagai macam faktor (multifaktorial), sehingga diperlukan berbagai intervensi antara lain intervensi secara spesifik yaitu intervensi yang sifatnya langsung kepada sasaran serta intervensi sensitif yang sifatnya tidak langsung kepada sasaran.

Menurut data Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) per tanggal 15 pengukuran November, jumlah balita stunting di Kabupaten Boyolali adalah 4461 atau 7,7 persen. Kemudian jumlah balita gizi kurang dan gizi buruk (wasting) sebanyak 2.783, serta komposit data stunting dan wasting (irisan) sejumlah 522. Selanjutnya jumlah sasaran balita (S) sebanyak 67.171 dan jumlah balita yg dilakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan (D) adalah 57.327, sehingga jumlah datang dan ditimbang dibagi seluruh sasaran balita (D/S) sebesar 85,3 persen.

Sesuai data tersebut, Iwan menegaskan, diperlukan pengawasan terkait validasi data dasar antropometri Balita agar diperoleh data yang tepat dan akurat. Peran kader posyandu dan bidan desa serta ahli gizi Puskesmas sangat penting dalam proses pengumpulan data tersebut.

“Dengan adanya satu data antropometri Balita yang akurat akan menjadi pegangan bagi seluruh pihak dalam melakukan intervensi yang tepat sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing Perangkat Daerah dan juga merupakan sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan konvergensi penurunan stunting.” tandasnya. (Tim Liputan Pemerintah Kabupaten Boyolali)