BOYOLALI – Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Bidang Penanganan Kesehatan menunjuk Desa Karanggeneng Kabupaten Boyolali sebagai Sasaran Desa yang dijadikan Percontohan PPKM Mikro mewakili Provinsi Jawa Tengah. Hal ini didasari Surat dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi terpilih. Adapun beberapa Desa/Kelurahan dari masing-masing Provinsi yaitu Kelurahan Bojong Nangka, Provinsi Banten; Kelurahan Krukut, Provinsi DKI Jakarta; Kelurahan Pekayon, Provinsi Jawa Barat; Desa Karanggeneng, Provinsi Jawa Tengah; Kelurahan Wirokerten, Provinsi DI Yogyakarta; Desa Kebungson, Provinsi Jawa Timur dan Padangsambian Kelod, Provinsi Bali.

Dinas Kesehatan Provinsi diharapkan menindaklanjuti beberapa hal untuk melaksanakan program PPKM Mikro seperti melakukan konfirmasi kepada Satgas atas kriteria sasaran Desa percontohan. Hal lain yang harus dipersiapkan yaitu kemampuan menghitung kebutuhan rapid swab antigen dan mencatat kebutuhan logistik lain yang dibutuhkan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Posko Desa.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Boyolali, Ratri S. Survivalina menjelaskan bahwa dipilihnya Desa yang berada di wilayah Kecamatan/Kabupaten Boyolali ini dikarenakan, wilayah tersebut dinilai cukup baik dalam pengendalian pandemi Covid-19. Desa Karanggeneng sangat proaktif dalam membantu penanganan Covid-19. Sehingga pihaknya yakin dalam menentukan Karanggeneng sebagai percontohan PPKM Mikro. Selain itu juga dinilai peran serta masyarakat desa setempat cukup besar.

“Sudah banyak Tim Jogo Tonggo tingkat RT dan RW yang proaktif untuk membantu penanganan Covid-19 di Boyolali,” terang Lina saat ditemui di kantornya beberapa waktu yang lalu.

Pihaknya menambahkan, untuk selanjutnya harus disiapkan segala sesuatu terkait dengan pelaksanaan PPKM Mikro sekaligus tindak lanjut di tingkat RT dan RW di wilayah tersebut. Kegiatan pembentukan Posko PPKM Mikro di Desa Karanggeneng ini diperkirakan akan mulai dilaksanakan dalam minggu ini. Dinkes Kabupaten Boyolali akan berkoordinasi dengan pihak Desa dan Puskesmas untuk ditindaklanjuti, serta didukung oleh Dispermasdes dan BPBD.

Ditemui di salah satu Posko yang menjadi percontohan yakni Posko RT 4 RW 10 BSP Karanggeneng pada kamis (18/2/2021), Kepala Desa Karanggeneng, Suparji menjelaskan bahwa persiapan sudah mencapai 60 persen dari tingkat Desa sampai dengan tingkat RT. Pembentukan Posko di Desa Karanggeneng ini sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan peralatan yang sesuai dengan arahan dan aturan untuk PPKM Mikro. Pihaknya berharap bahwa nantinya setiap RT akan terdapat satu Posko karena PPKM Mikro ini menyasar tingkat RT, kemudian tingkat RW satu Posko dan Desa terdapat satu Posko yang dilengkapi dengan ruang isolasi.

“Alhamdulillah yang sudah siap Posko Desa, Posko RW dan Posko RT sekitar 25 persen. “ terangnya.

Desa yang memiliki tiga Dusun, 14 RW dan 62 RT ini diharapkan mampu melaksanakan program PPKM Mikro dengan baik. Pembuatan Posko tingkat RT didasarkan dengan jumlah penduduknya, jika satu RT memiliki penduduk yang banyak maka akan dibuat satu Posko, sedang untuk RT dengan jumlah penduduk sedikit akan digabung dengan RT lain yang jumlahnya juga sedikit. Anggaran Operasional untuk pelaksanaan PPKM Mikro ini menggunakan Dana Hadiah atas Pengelolaan Dana Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Pelaksanaan PPKM Mikro ini melibatkan berbagai elemen masyarakat yang ada di Desa Karanggeneng.

“Semua elemen masyarakat kita berdayakan untuk pelaksanaan PPKM Mikro ini,” tandas Suparji. (dst)