Foto : Bupati Boyolali, M. Said Hidayat menerima rekomendasi atas LKPJ Bupati tahun 2023 dari DPRD Boyolali. Rabu (03/04/2024)

BOYOLALI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali menggelar Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penyerahan Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali Tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Boyolali Tahun 2023.

Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Bupati Boyolali M. Said Hidayat, Ketua DPRD Kabupaten Boyolali Marsono, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali, Wiwis Trisiwi Handayani yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna S. Paryanto, SH, MH pada Rabu (03/04/2024).

Dalam Laporan Panitia Khusus (Pansus) Pembahas LKPJ Bupati Boyolali Tahun 2023 yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Boyolali Totok Eko YP, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali sudah memiliki beberapa capaian kinerja.

Capaian kinerja yang dimaksud antara lain capaian indikator kinerja utama (indikator makro ekonomi dan kesejahteraan sosial). Ekonomi Kabupaten Boyolali tumbuh positif 5,63 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun 0,87 persen dan angka kemiskinan turun sebesar 0,01 persen dari tahun 2022 sebesar 9,82 persen menjadi 9,81 persen di tahun 2023.

“Struktur lapangan usaha sebgaian besar masyarakat Kabupaten Boyolali selama empat tahun terakhir didominasi oleh 3 sektor. Industri pengolahan dengan 30,60 persen; pertanian 22,49 persen; perdagangan besar dan eceran sebesar 12,42 persen. Hal ini menunjukan bahwa industri pengolahan merupakan lapangan usaha yang palingbesar kontribusinya sebagai sumber pendapatan masyarakat di Kabupaten Boyolali Tahu 2023,” katanya.

Salah satu rekomendasi DPRD Kabupaten Boyolali yang disampaikan Totok terkait capaian makro ekonomi dan kesejahteraan sosial diantaranya, lebih fokus kepada pengembangan usaha mikro, koperasi dan pertanian serta perikanan melalui kebijakan perlindungan dan pengembangan teknologi tepat guna.

“Menyusun/menjalankan kebijakan yang mendorong penguatan industri idan perdagangan sebagai penyumbang terbesar PDRB khususnya pada tahun berjalan dan Tahun 2025,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya menyinggung kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali di bidang keuangan daerah yang diharapkan dapat tetap konsisten dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026. Kebijakan keuangan difokuskan dalam rangka mendukung terwujudnya good Governance dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Kami juga memberikan apresiasi atas dibangunnya sistem Monitoring Center for Development (MCD) di Kabupaten Boyolali. Kami berharap sistem ini dapat terus dikembangkan dengan dipadupadankan secara lintas sektoral sehingga dapat dirumuskan metode lain dan langkah tindak lanjut penanganan yang lebih baik serta menghasilkan data yang sama,” pungkasnya. (Tim Liputan Pemerintah Kabupaten Boyolali)