SEMARANG – Di tengah pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. LHP tersebut terkait dengan kepatuhan atas belanja modal infrastruktur urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta kepatuhan atas pengelolaan program perlindungan sosial melalui bantuan langsung tunai dana desa semester II tahun 2021. LHP tersebut diterima oleh Bupati Boyolali, M. Said Hidayat dan Ketua DPRD Kabupaten Boyolali, Marsono pada Kamis (6/1/2022) di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. 

 

Kepala Sub Auditorat Jawa Tengah IV, Lilik Hartomo mengatakan bahwa selama semester II tahun 2021, BPK telah melakukan pemeriksaan yang bertujuan untuk memonitoring kepatuhan dan akan memberikan kesimpulan terkait kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. 

 

“BPK menyimpulkan bahwa belanja modal infrastruktur urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang tahun anggaran 2021 pada Kabupaten Pati, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Tegal telah dilaksanakan sesuai dengan Perpres Nomor 16 tahun 2018 dan perubahanannya,” katanya. 

 

Sementara Bupati Said menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2021. 

 

“Untuk memacu langkah kita ke depan ini karena pada tahun yang lalu hasil pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap laporan BPK, Boyolalai mendapat apresiasi dari BPK dengan penilaian terbaik. LHP tahun ini seperti apa yang kita terima semua sudah ditindaklanjuti artinya hasil pemeriksanaan tahun ini dilaporkan untuk temuan nol temuan,” ujar Bupati Said. 

 

Ke depan, kerjasama yang baik antara Lembaga eksekutif dan legislatif di Kabupaten Boyolali dalam terus terjalin agar menorehkan prestasi. Bupati juga akan menindaklanjuti rekomendasi dari BPK untuk kemajuan Kabupaten Boyolali. (Tim Liputan Diskominfo Kabupaten Boyolali)