Bupati Boyolali Agus Irawan Hadiri Halal Bihalal Bersama Gubernur Jateng Ahmad Lutfi

Foto : Akrab, Bupati Boyolali Agus Irawan bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Boyolali Dita Agus Irawan berbincang bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Selasa (8/4/2025)
SEMARANG - Bupati Boyolali Agus Irawan beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Boyolali Dita Agus Irawan menghadiri acara Halal Bihalal bersama Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Lutfi di Semarang, Selasa (8/4/2025).
Halal Bihalal yang dikemas santai dan penuh ramah tamah tersebut dihadiri oleh 35 Bupati/Walikota, beserta wakil dan anggota Forkopimda.
Pada acara tersebut, Gubernur yang akrab disapa Lutfi itu merangkul para kepala daerah dibawah kepemimpinannya dengan sangat kekeluargaan, sehingga terjalin komunikasi yang baik. Alhasil permasalahan yang terjadi di daerah bisa disampaikan kepadanya dan mendapat solusi.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan, silaturahmi itu sebagai bentuk soliditas dan kebersamaan. Apalagi problem di provinsi maupun kabupaten/kota hampir sama. Maka, penyelesaiannya tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, melainkan harus dikeroyok bareng-bareng.
“Segala permasalahan akan teratasi, jika para pengemban wilayah bersinergi atau saiyeg saeka praya,” katanya.
Saiyeg saeka praya merupakan ungkapan Bahasa Jawa, bermakna semangat gotong-royong dan bahu membahu, dengan tekad yang kuat menuju ke tujuan yang sama.
Gubernur Luthfi mencontohkan, untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur, maka provinsi dan kabupaten harus kerjasama. Misal, pada 2025 ini ada kesepakatan RPJMD Pemprov Jateng dan kabupaten/ kota, yang bersama-sama akan menggarap infrastruktur jalan. Kemudian infrastruktur swasembada pangan, seperti embung dan irigasi, beserta infrastruktur pendidikan.
“Kalau infrastruktur itu sudah selesai, nanti swasembada pangan akan muncul. Ini linier dengan astacita Presiden Prabowo Subianto,” tandasnya.
Pihaknya tak menampik, ada saja persoalan muncul pada saat pertemuan tidak formal tersebut. Namun, ia sudah berkomitmen meluangkan waktu untuk bupati dan wali kota, asalkan demi kepentingan masyarakat Jawa Tengah. (Tim Liputan Pemerintah Kabupaten Boyolali)