Foto : Wakil Bupati Boyolali, Wahyu Irawan membuka Pelatihan Konvensi Hak Anak Tahun 2024. Senin (21/10/2024)

BOYOLALI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menggelar Pelatihan Konvensi Hak Anak Tahun 2024. Kegiatan ini dilakukan di Aula Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali selama lima hari yakni Senin-Jumat (21-25/10/2024).

Dijelaskan oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Boyolali, Waskitho Rahardjo pada Senin (21/10/2024), bahwa pelatihan ini diikuti oleh 53 peserta yang berasal dari ASN perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Boyolali.

“Tujuan penyelenggaraan pelatihan konvensi hak hak anak adalah meningkatkan pemahaman tentang isi dan implementasi konvensi hak anak, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak, serta membangun kesadaran dan meningkatkan kualitas layanan publik,” ungkapnya.

Wakil Bupati Boyolali, Wahyu Irawan yang berkesempatan membuka secara langsung kegiatan Pelatihan Konvensi Hak Anak Tahun 2024 mengapresiasi. Menurut Wabup yang kerap disapa Iwan ini, pelatihan konvensi hak anak bertujuan agar mampu melakukan tindak lanjut dari pelatihan untuk melakukan advokasi dan sosialisasi terkait konvensi hak anak di masyarakat.

“Pengembangan kabupaten layak anak sebagai salah satu strategi pemenuhan hak anak salah satu indikatornya adalah tersedianya sumber daya manusia yang terlatih konvensi anak dan tentunya ini sangat penting dipahami,” jelas Wabup Iwan.

Dilanjutkan olehnya, memberikan hak kepada anak harus dilakukan secara menyeluruh bukan hanya hak tertentu saja, tetapi hak anak dan perlindungannya.

“Kita harus memberikan ruang untuk mereka serta keselamatan keamanan kenyamanan fasilitas dan sebagainya. Sehingga anak anak kita menjadi tumbuh dan berkembang secara maksimal,” terangnya.

Terdapat dua narasumber yang akan memberikan ilmu kepada peserta. Narasumber yang pertama berasal dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur dan Puslitbang Gender dan Hak Anak Smart Training Plus Sidoarjo. (Tim Liputan Pemerintah Kabupaten Boyolali)