Foto : Bupati Boyolali, Agus Irawan menerima penghargaan sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik dengan predikat 'Pelayanan Prima' pada Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaran Pelayanan Publik Tahun 2024 yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Senin (05/05/2025)

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi memberi penekanan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, akan menjadi landasan pijak bagi bagi pejabat publik di wilayah Jawa Tengah.

Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Luthfi saat menghadiri acara Musrenbang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 di kompleks kantor Gubernur Jateng, Semarang, pada Senin (05/05/2025) yang juga dihadiri oleh Bupati Boyolali, Agus Irawan.

“Kita semua sepakat RPJMD sebagai batu loncatan daripada kegiatan kita di tahun 2025 secara berkesinambungan. Dari infrastruktur di tahun 2025 dan kita teruskan swasembada pangan di tahun 2026,” kata Gubernur Luthfi.

Dilanjutkan oleh Gubernur Luthfi, bahwa kerja tematik tersebut menjadi landasan pijak bagi pejabat publik di wilayah Jateng, baik provinsi maupun Bupati/Walikota agar focus bekerja.

“Tidak incrit-incrit, semuanya dalam satu tarikan nafas dari tingkat pusat kolaborasinya, provinsi, kabupaten/ kota sampai desa,” tuturnya.

Musrenbang tingkat Provinsi Jawa Tengah merupakan kegiatan lanjutan setelah sebelumnya dilakukan di ekskaresidenan se-Jateng beberapa waktu lalu. Dalam setiap Musrenbang, pihaknya bukan menyoroti satu masalah, tapi belanja masalah. Yang mana, dalam setiap kegiatan muncul usulan hingga meyerap aspirasi. Sehingga seluruh kegiatan merupakan kerja yang terstruktur untuk Jateng yang akan datang.

“Usulan-usulan, menyerap aspirasi dari kabupaten/ kota, kita jadikan satu. Sekarang kita finalkan di tingkat provinsi, dengan mengundang kementerian, lembaga,” ujarnya.

Gubernur mengapresiasi seluruh bupati/wali kota yang dapat hadir secara pribadi. Dia menilai, mereka tampak kompak dan siap bersatu menjalankan kerja, yang jadi kesepakatan bersama.

“Semua kompak, rasa memiliki, sense of crisis di wilayah kita, bupati, wali kota gubernur, wakil gubernur, sama-sama. Dengan begitu semua bisa tahu, mana porsinya yang dilakukan gubernur, wakil gubernur, bupati/wali kota, wakil bupati/wali kota, biar tahu bahwa tahun 2026 nanti kita akan begini. Tugas wakil akan membantu kegiatan decision maker para pimpinan, gubernur, bupati/wali kota,” sorotnya.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali meraih penghargaan sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik dengan predikat 'Pelayanan Prima' pada Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaran Pelayanan Publik Tahun 2024 yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (Tim Liputan Pemerintah Kabupaten Boyolali)