Ketua DPRD Serahkan Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali Tentang Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Boyolali Tahun 2022
Foto : Ketua DPRD Boyolali Marsono (kedua dari kanan) menyerahkan rekomendasi atas LKPJ Bupati Boyolali tahun 2022 yang diterima Bupati M. Said Hidayat di Ruang Rapat Paripurna S. Paryanto, SH, MH pada Selasa (4/4/2023)
BOYOLALI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali menggelar Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penyerahan Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali Tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Boyolali Tahun 2022. Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Bupati Boyolali M. Said Hidayat, Wakil Bupati Boyolali Wahyu Irawan, Ketua DPRD Kabupaten Boyolali Marsono, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali Masruri dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna S. Paryanto, SH, MH pada Selasa (4/4/2023).
Dalam Laporan Panitia Khusus (Pansus) Pembahas LKPJ Bupati Boyolali Tahun 2022 yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Boyolali Totok Eko YP, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali sudah memiliki beberapa capaian kinerja. Yang pertama adalah capaian indikator kinerja utama (indikator makro ekonomi dan kesejahteraan sosial) telah mengalami peningkatan berdasarkan data BPS Jawa Tengah tahun 2023 bahwa ekonomi Kabupaten Boyolali tahun 2022 tumbuh positif 6,33 persen, meningkat dibanding tahun 2021 yang hanya 4,63 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun 0,17 persen yakni 4,92 persen di tahun 2022 dari 5,09 persen di tahun 2021. Kemudian angka kemiskinan turun sebesar 0,8 persen yakni 9,82 persen di tahun 2022 dari 10,62 persen di tahun 2021.
Rekomendasi DPRD Kabupaten Boyolali yang disampaikan Totok terkait capaian makro ekonomi dan kesejahteraan sosial diantaranya, menjaga kekebalan kelompok masyarakat (herd immunity) Kabupaten Boyolali pada tahun 2023 dengan jalan vaksinasi dan tetap menjaga protokol kesehatan, kemudian mempertahankan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, mempertahankan kemampuan konsumsi masyarakat dengan menekan laju inflasi pada tingkat paling rendah, dan mempercepat realisasi konsumsi Pemerintah Daerah (belanja APBD) tahun 2023 dengan mengutamakan bahan/sumber daya produk lokal agar produksi barang dan jasa masyarakat tetap bergerak pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat.
Selanjutnya untuk percepatan pengurangan penduduk miskin di tahun 2023 dan seterusnya, hendaknya tetap menjaga agar program dan kegiatan tetap inovatif dengan dukungan pendanaan yang juga cukup memadai. Diharapkan pada tahun berikutnya penurunan angka kemiskinan lebih progresif pencapaiannya, sehingga mampu mengejar target SDGs [tujuan pembangunan berkelanjutan] bahwa tahun 2030 dunia tanpa kemiskinan dalam bentuk apapun.
Menanggapi rekomendasi DPRD Kabupaten Boyolali, Bupati Said mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi rekomendasi yang diberikan. Pihaknya berharap Pemkab Boyolali mampu melaksanakan apa yang sudah direkomendasikan oleh DPRD di tahun 2023 ini.
“Tentunya harapan kita upaya langkah kebersamaan kita dapat melaksanakan apa yang direkomendasikan DPRD untuk kita laksanakan memperbaiki dan semakin baik kedepan.” ungkapnya. (Tim Liputan Diskominfo Kabupaten Boyolali)