BOYOLALI – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Boyolali menggelar acara rapat perizinan bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpin langsung oleh Bupati Boyolali M. Said Hidayat, serta turut dihadiri Wakil Bupati Boyolali Wahyu Irawan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali Masruri. Acara rapat digelar di Ruang Merbabu Kantor Bupati Boyolali pada Jumat (29/10/2021).

 

Kepala DPMPTSP Kabupaten Boyolali Purnawan Raharjo menyampaikan, kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor : 011/597/SJ tentang percepatan penyusunan regulasi persyaratan dasar perizinan berusaha, penyelenggaraan layanan persetujuan bangunan gedung, serta retribusi penggunaan tenaga kerja asing. 

 

Selain itu, pihaknya juga menerangkan tentang implementasi Online Single Submission - Risk Based Aproach (OSS-RBA) yakni  penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko dimana sebagian OPD sudah mempunyai hak akses dan masih ada beberapa yang belum memiliki hak akses. Sehingga kedepannya, bagi OPD yang belum memiliki hak akses akan diusulkan dan akan diberikan kesempatan untuk mengikuti bimbingan teknis. Pada kesempatan itu, Purnawan juga menyampaikan mengenai percepatan pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP).

 

Sementara itu, Bupati Said mengatakan dalam sambutannya, poin kunci dari investasi adalah kemudahan perizinannya, sehingga membutuhkan upaya percepatan yang harus dilakukan bersama. Karena masih terdapat beberapa OPD yang belum bisa mengakses OSS RBA, sehingga memerlukan pembahasan lebih lanjut.

 

“Langkah upaya percepatan ini akan menjadi satu hal yang sinkron ketika kita memberikan penjelasan masyarakat atau pemohon pencari izin.” katanya.

 

“Tentunya dengan diselenggarakan rapat pagi hari ini, upaya langkah kita, kesiapan kita memberikan suatu layanan yang terbaik beserta kemudahan-kemudahannya, tetapi yang jelas semua terpayungi dengan aturan-aturan yang harus kita ikuti kita taati, sekiranya apapun yang akan menjadi payung ini harus disediakan ya kita persiapkan dengan sebaik-baiknya.” lanjutnya lagi.

 

Diingatkan pula oleh Bupati Said bahwa koordinasi yang baik adalah hal yang penting dalam proses pencarian perizinan. Investasi tidak hanya berpikir tentang perusahaan yang besar, tetapi investasi dari lini yang kecil juga harus diperhatikan, sehingga akan mempercepat pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Disamping itu, pihaknya juga menyampaikan agar sektor pariwisata di Boyolali seperti kafe-kafe yang bermunculan di Selo diperhatikan terkait perizinannya.

 

“Ini perlu sosialisasi yang baik, antisipasi awal lebih baik.” pesannya. 

 

Sebagai informasi, investasi yang sudah masuk ke Kabupaten Boyolali hingga saat ini sebesar Rp 1.097.030.539.845,- . (Tim Liputan Diskominfo Kabupaten Boyolali)