Foto : Wakil Bupati Boyolali, Dwi Fajar Nirwana menandatangani kesepakatan penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jumat (20/06/2025)

SEMARANG – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 35 bupati/wali kota, BPS RI, Tapera, serta Bank Jateng, melakukan penandatanganan kesepakatan, terkait Penyediaan dan Pemutahkiran Data, Informasi Statistik Penyelenggaraan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan ASN Pemda di Provinsi Jawa Tengah.

Acara ini digelar di Gedung Grhadika Bhakti Praja pada Jumat (20/06/2025) yang turut dihadiri oleh Wakul Bupati (Wabup) Boyolali, Dwi Fajar Nirwana.
 
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyambut baik upaya pemerintah pusat melalui Kementerian PKP. Menurutnya, hal tersebut linier dengan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyediakan perumahan bagi warganya, melalui program Satu KK Satu Rumah Layak Huni.
Pihaknya bekerja keras untuk menuntaskan pemenuhan kebutuhan rumah masyarakat miskin (backlog), sebanyak 310.855 unit.
 
“Maka hari ini dengan bupati/wali kota kita melakukan rapat untuk memvalidkan data. Sehingga, tidak hanya kewajiban pemerintah pusat, pemerintah provinsi, semua stakeholder kita libatkan, Baznas, CSR, dan pihak ketiga, semuanya bisa mengikis kebutuhan rumah yang bagian dari unsur miskin ekstrem di tempat kita,” ujarnya.
 
Ditambahkan oleh Gubernur, intervensi program penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) telah dilakukan dengan melibatkan pemerintah pusat dan provinsi/ kabupaten/ kota. Hal itu juga didukung oleh CSR swasta di Jawa Tengah, dari 2022-2024 jumlah total penanganan sebanyak 1.408.100 unit.
 
Sementara, pada 2025, Program Penanganan Perumahan di Jawa Tengah sebanyak 26.356 unit. Jumlah itu terdiri dari penanganan bersumber APBD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 17.510 unit, meliputi Bankeu Pemdes sebanyak 17.000 unit, dan backlog sebanyak 510 unit.
 
Selain itu bersumber pula dari APBD Kabupaten/ Kota sebanyak 6.776 unit. Juga keikutsertaan pihak swasta melalui corporate social responsibility (CSR) dari Rokok Nojorono, Astra, Bank Jateng, Djarum, Yayasan Buddha Tzuchi, dan Baznas Jateng sebanyak 2.070 unit.
 
“Provinsi Jawa Tengah sudah mempunyai program Satu KK Satu Rumah Layak Huni. Ini kita ambil dari fiskal yang kita sisihkan. 2025 RTLH akan kita bangun 17 ribu rumah, harapannya lima tahun ke depan, tidak ada lagi rumah miskin ekstrem di tempat kita,” paparnya.
 
Sementara itu, Dirjen Bidang Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Aziz Andriansyah mengatakan, program itu bertujuan mengurangi backlog perumahan dan menyediakan rumah bagi warga. Sehingga, penandatanganan kesepakatan itu penting untuk memastikan kevalidan data.
 
“Pendataan jadi hal penting, karena dari data tersebut kebijakan bisa diarahkan. Kita bisa mengetahui kemiskinan ekstrem berapa, kebutuhan perumahan, data RTLH berapa, dan siapa yang harus menerima, sehingga tidak salah sasaran dalam penyaluran,” ungkapnya.
 
Aziz menyebutkan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tengah berjuang untuk menambah kuota rumah subsidi, dengan total ada sekitar 350 ribu unit.
 
“Nah, ini kesempatan untuk seluruh stakeholder bergandengan tangan, gotong royong, untuk mengurangi angka backlog, dan endingnya kita mengentaskan kemiskinan,” pungkasnya. (Tum Liputan Pemerintah Kabupaten Boyolali)